Komisi X DPR menyetujui pagu anggaran sementara Perpustakaan Nasional RI dalam RAPBN TA 2013 sebesar Rp. 424 milyar yang terdiri dari anggaran fungsi pendidikan dan anggaran non fungsi pendidikan.

Demikian yang di katakan Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto yang sekaligus memimpin rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI Sri Sularsih, di Gedung Nusantara II, Senin (24/9) sore.

Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto menambahkan, Komisi X DPR belum dapat menyetujui program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perpustakaan Nasional RI. "Ini harus diperdalam lagi masalah program kegiatannya berdasarkan fungsi dan subfungsinya,"ujarnya. 

Untuk itu, Lanjut Utut bahwa Komisi X DPR  bersama-sama dengan Kepala Perpustakaan nasional RI harus sepakat bahwa rincian alokasi anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2013 akan dibahas kembali dalam waktu dekat.

Selain anggaran tersebut diatas, Perpustakaan Nasional RI juga mengajukan usul tambahan sebesar Rp. 155 milyar lebih yang akan dialokasikan sebagai tambahan anggaran pembangunan fasilitas layanan Perpustakaan Nasional di Jl. Medan Merdeka No.11  Jakarta Pusat sebesar Rp 114 milyar lebih, serta tambahan anggaran untuk operasional UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi sebesar Rp.6,5 milyar.

Pimpinan Sidang Komisi X DPR Utut Adianto mengemukakan, terkait dengan pengajuan usul tambahan anggaran Perpustakaan Nasional, yang totalnya Rp. 155 milyar lebih, Komisi X DPR mendukung usulan tersebut agar dapat terpenuhi dari anggaran fungsi pendidikan, untuk itu Kepala  Perpustakaan Nasional segera menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Utut Adianto menegaskan, bahwa Komisi X DPR memberi beberapa catatan seperti program/kegiatan yang disusun diharapkan menjadikan Perpustakaan yang ideal dengan menumbuh kembangkan pembudayaan orang gemar membaca, juga harus ada perhatian yang sungguh-sungguh terhadap Perpustakaan di daerah yang relatif masih tertinggal, serta ada indikator kinerja pengawasan intern perpustakaan Nasional harus diukur secara jelas dan nyata.

Dia juga mengatakan, perlu ada alokasi anggaran untuk program asistensi/pelatihan pustakawan, mengkaji secara komprehensif efektifitas program/kegiatan bantuan perpustakaan desa, perlu adanya klasifikasi yang jelas terhadap tugas dan fungsi sebagaimana amanat UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan nasional, juga harus ada alokasi anggaran untuk pembangunan gedung  perpustakaan daerah untuk beberapa daerah yang sudah tidak layak, serta perlu ada klarifikasi terhadap gaji dan tunjangan pustakawan tidak termasuk dalam anggaran fungsi pendidikan.

Sementara itu Kepala Perpustakaan Nasional RI Hj. Sri Sularsih mengakui pihaknya telah mengajukan anggaran kepada Pemerintah sesebar 424 milyar lebih, yang memang masih memerlukan pendalaman baik dari sisi jenis belanja, alokasi anggaran, maupun efektifitas program/kegiatan.

Hj. Sri Sularsih menambahkan, alokasi anggaran perpustakaan Nasional tahun 2013 untuk program pembangunan perpustakaan seluruhnya berasal dari fungsi pendidikan dan terdapat perbedaan alokasi anggaran RKAKL dengan nota keuangan RAPBN TA 2013 yang terletak pada kegiatan perencanaan, Hukum, Humas, Ortala, Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Nasional belum ditetapkannya kode kegiatan baru untuk Kegiatan pengawasan Intern Perpustakaan Nasional yang sudah diusulkan kepada Menteri keuangan dan Bappenas, tegasnya. (Spy).foto:wy/parle